Beranda buku hukum hukum konstitusi pendidikan hukum

Ius Constituendum: Panduan Lengkap Memahami Hukum yang Dicita-Citakan

Updated: • 0 • min read
Table of Contents

Pernahkah kamu mendengar istilah ius constituendum? Mungkin terdengar asing di telinga ya, tapi konsep ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama kalau kita bicara soal hukum, keadilan, dan perubahan sosial. Sederhananya, ius constituendum itu adalah hukum yang kita inginkan atau hukum yang seharusnya ada di masa depan. Beda banget sama ius constitutum, yang artinya hukum positif, alias hukum yang sudah berlaku sekarang, yang tercatat dalam peraturan perundang-undangan kita.

Bayangin gini, hukum itu kan dinamis ya, dia harus bisa ngikutin perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Nah, ius constituendum inilah “calon” hukum masa depan itu. Dia belum jadi undang-undang, belum punya kekuatan mengikat secara resmi, tapi dia sudah ada dalam bentuk ide, gagasan, konsep, cita-cita, bahkan tuntutan dari masyarakat atau para ahli hukum. Dia adalah wujud dari kesadaran bahwa hukum yang ada sekarang mungkin sudah tidak cukup, tidak relevan, atau bahkan tidak adil lagi untuk kondisi saat ini atau masa depan.

law and justice concept
Image just for illustration

Konsep ini penting banget karena dia jadi semacam kompas atau petunjuk arah mau dibawa ke mana hukum kita di masa depan. Dia lahir dari berbagai sumber, bisa dari perubahan sosial yang drastis, perkembangan teknologi, nilai-nilai baru yang dianut masyarakat, kritik terhadap hukum yang sudah ada, atau bahkan dari penelitian mendalam para akademisi. Ius constituendum ini nggak cuma urusan teknis hukum lho, tapi juga seringkali terkait erat sama filosofi, moralitas, dan cita-cita keadilan.

Kenapa Ius Constituendum Itu Penting?

Kamu mungkin bertanya, kenapa sih kita repot-repot memikirkan hukum yang belum ada? Jawabannya simpel: karena dunia terus berubah. Hukum yang kaku dan tidak mau berubah pasti akan tertinggal dan jadi nggak efektif. Nah, ius constituendum ini perannya vital banget:

  1. Sebagai Dorongan Perubahan: Dia jadi motor penggerak untuk mereformasi hukum yang ada. Ketika ada ide baru tentang bagaimana seharusnya suatu masalah diatur, ide itu mendorong para pembuat kebijakan untuk meninjau ulang peraturan yang sudah berlaku.
  2. Menjaga Relevansi Hukum: Dengan terus memikirkan ius constituendum, hukum jadi bisa menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi, perubahan gaya hidup, isu-isu global, dan tantangan baru yang muncul. Misalnya, dulu nggak ada hukum tentang kejahatan siber, tapi seiring perkembangan internet, kebutuhan akan hukum ini muncul sebagai ius constituendum, sampai akhirnya dirumuskan jadi undang-undang (ius constitutum).
  3. Mencerminkan Keadilan yang Berkembang: Konsep keadilan itu sendiri bisa berubah atau berkembang seiring waktu dan kesadaran masyarakat. Ius constituendum memungkinkan kita untuk mengintegrasikan pemahaman keadilan yang lebih baru ke dalam sistem hukum.
  4. Mengarahkan Pembangunan Hukum: Dia memberikan visi jangka panjang bagi pembangunan hukum suatu negara. Pemerintah dan DPR (atau lembaga legislatif lainnya) bisa menjadikan ius constituendum sebagai dasar dalam menyusun program legislasi nasional.

Memahami ius constituendum berarti kita memahami bahwa hukum bukan benda mati, tapi sesuatu yang hidup, bernapas, dan terus bertumbuh bersama masyarakat. Dia ada di diskusi publik, di seminar ilmiah, di draf rancangan undang-undang, bahkan di obrolan warung kopi ketika masyarakat mengeluhkan hukum yang dianggap nggak adil.

Bedanya Ius Constituendum dan Ius Constitutum

Ini nih, poin penting yang harus kamu pahami betul. Ius constituendum dan ius constitutum itu dua sisi mata uang yang sama dalam konteks hukum, tapi posisinya berbeda.

  • Ius Constitutum: Ini adalah hukum positif, hukum yang berlaku sekarang. Dia ada dalam bentuk UUD, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang sah dan mengikat semua orang. Ius constitutum sifatnya pasti, bisa kamu temukan teksnya, dan bisa ditegakkan.
  • Ius Constituendum: Ini adalah hukum yang dicita-citakan, hukum yang akan datang, hukum yang seharusnya ada. Dia belum mengikat, belum punya sanksi resmi, dan bentuknya masih berupa ide, gagasan, atau rancangan. Ius constituendum sifatnya dinamis, fleksibel, dan seringkali subjektif (tergantung siapa yang menggagas).

Bisa dibilang, ius constitutum itu hasil, sementara ius constituendum itu proses dan visi. Ius constituendum adalah bahan mentah, ide awal, sebelum akhirnya diolah, dibahas, disepakati, dan disahkan menjadi ius constitutum.

Perbandingan Singkat

Aspek Ius Constitutum Ius Constituendum
Status Hukum yang berlaku saat ini (positif) Hukum yang dicita-citakan/akan datang
Bentuk Tertulis dalam peraturan perundang-undangan Ide, gagasan, konsep, rancangan, diskusi
Kekuatan Mengikat Mengikat secara hukum dan memiliki sanksi Belum mengikat secara hukum, tidak ada sanksi
Sifat Pasti, tetap (sampai diubah) Dinamis, fleksibel, berkembang
Sumber Ditetapkan oleh lembaga berwenang Kebutuhan masyarakat, perkembangan sosial, filsafat, kritik, penelitian
Orientasi Masa kini Masa depan

scales of justice
Image just for illustration

Proses transisi dari ius constituendum menjadi ius constitutum itu lah yang dinamakan proses legislasi atau pembentukan hukum. Ini bukan proses yang instan atau mudah, lho. Ada banyak tahapan dan melibatkan banyak pihak.

Bagaimana Ius Constituendum Lahir?

Ide-ide yang membentuk ius constituendum itu bisa muncul dari berbagai sumber. Yuk, kita bedah beberapa sumber utamanya:

  1. Perubahan Sosial dan Teknologi: Masyarakat itu nggak pernah diam. Selalu ada perubahan dalam cara hidup, interaksi, dan teknologi yang digunakan. Perubahan ini seringkali memunculkan masalah-masalah baru yang belum diatur oleh hukum yang ada. Misalnya, munculnya e-commerce, ojek online, mata uang kripto, atau isu privasi data di era digital. Kebutuhan untuk mengatur hal-hal ini melahirkan gagasan-gagasan hukum baru yang masuk dalam kategori ius constituendum.
  2. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Filsafat Hukum: Para akademisi, peneliti, dan ahli hukum seringkali melakukan kajian mendalam terhadap sistem hukum yang berlaku. Mereka menganalisis kelemahan, ketidaksesuaian, atau celah hukum. Hasil penelitian atau pemikiran filosofis mereka tentang keadilan, hak asasi manusia, atau prinsip-prinsip hukum yang ideal bisa menjadi sumber ius constituendum yang kuat.
  3. Tuntutan dan Kebutuhan Masyarakat: Suara masyarakat itu penting banget! Melalui demonstrasi, petisi, survei, atau opini publik, masyarakat bisa menyuarakan ketidakpuasan terhadap hukum yang ada atau menyampaikan kebutuhan akan peraturan baru. Gerakan sosial atau kelompok masyarakat sipil seringkali menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan ius constituendum tertentu, seperti perlindungan konsumen yang lebih kuat, hak-hak lingkungan, atau kesetaraan gender.
  4. Putusan Pengadilan yang Progresif: Kadang-kadang, putusan hakim di pengadilan bisa memberikan penafsiran baru terhadap hukum yang sudah ada, atau bahkan menciptakan prinsip hukum baru yang belum secara eksplisit diatur dalam undang-undang. Putusan-putusan ini, terutama dari pengadilan tinggi atau mahkamah konstitusi, bisa menjadi inspirasi atau dasar bagi pembentukan ius constituendum yang kemudian mungkin diadopsi dalam legislasi.
  5. Politik dan Kebijakan Pemerintah: Para politikus dan pemerintah juga punya visi dan misi tentang arah pembangunan negara, termasuk di bidang hukum. Janji kampanye, program kerja pemerintah, atau kesepakatan politik bisa mendorong lahirnya ide-ide ius constituendum yang ingin mereka wujudkan dalam bentuk undang-undang.
  6. Hukum Internasional dan Globalisasi: Interaksi antarnegara dan munculnya isu-isu global (seperti perubahan iklim, terorisme, hak asasi manusia universal) seringkali menuntut harmonisasi atau adopsi standar hukum internasional ke dalam hukum nasional. Konsep-konsep atau norma-norma dari hukum internasional ini bisa menjadi bagian dari ius constituendum di tingkat nasional sebelum diratifikasi atau diundangkan.

Jadi, ius constituendum itu bukan muncul begitu saja dari ruang kosong. Dia adalah hasil interaksi kompleks antara perubahan sosial, intelektual, politik, dan tuntutan publik.

Proses Menuju Ius Constitutum

Bagaimana ide ius constituendum bisa bertransformasi menjadi ius constitutum yang sah dan mengikat? Ini adalah inti dari proses legislasi. Secara umum, alurnya bisa digambarkan seperti ini:

mermaid graph LR A[Ide/Kebutuhan Baru]<--1. Stimulus-->B(Penelitian/Diskusi Akademis); A-->C(Tuntutan Masyarakat/NGOs); A-->D(Keputusan Politik/Pemerintah); B-->E{Perumusan Konsep/Naskah Akademik}; C-->E; D-->E; E-->F[Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU)]; F-->G(Pembahasan di Legislatif); G-->H{Persetujuan Legislatif}; H--Ya-->I[Pengesahan oleh Kepala Negara]; H--Tidak-->F; I-->J[Pengundangan]; J-->K[Ius Constitutum (Hukum Berlaku)];

Penjelasan singkat alurnya:

  1. Stimulus: Muncul ide baru (ius constituendum) dari berbagai sumber (masyarakat, akademisi, pemerintah).
  2. Perumusan Konsep/Naskah Akademik: Ide tersebut mulai diteliti lebih lanjut, dibuat kajiannya, dirumuskan konsep dasarnya, seringkali dalam bentuk naskah akademik yang menjelaskan latar belakang, tujuan, dan pokok-pokok pengaturan yang diusulkan.
  3. Penyusunan RUU: Naskah akademik atau konsep dasar tersebut kemudian disusun menjadi draf Rancangan Undang-Undang (RUU).
  4. Pembahasan di Legislatif: RUU dibahas oleh lembaga legislatif (misalnya DPR) bersama pemerintah. Tahap ini sangat krusial, melibatkan diskusi, debat, dengar pendapat dengan publik dan ahli, serta negosiasi politik. Di sinilah seringkali terjadi penyesuaian, perubahan, atau bahkan penolakan terhadap ide awal ius constituendum.
  5. Persetujuan dan Pengesahan: Jika RUU disetujui oleh legislatif dan disahkan oleh kepala negara (misalnya Presiden), maka RUU tersebut resmi menjadi Undang-Undang.
  6. Pengundangan: Undang-Undang diumumkan secara resmi dalam lembaran negara agar semua orang tahu dan terikat olehnya.
  7. Ius Constitutum: Pada titik ini, ide ius constituendum yang awalnya hanya gagasan, telah bertransformasi menjadi ius constitutum, hukum positif yang berlaku dan mengikat.

Proses ini bisa memakan waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, tergantung seberapa kompleks isunya, seberapa kuat dukungan publik dan politiknya, serta seberapa besar tantangan yang dihadapi.

Contoh Ius Constituendum dalam Sejarah Indonesia

Sejarah hukum di Indonesia penuh dengan contoh bagaimana ide-ide ius constituendum akhirnya menjadi ius constitutum.

  • Reformasi Agraria: Jauh sebelum diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960, sudah ada ide dan tuntutan kuat dari berbagai kalangan (terutama petani dan aktivis agraria) mengenai perlunya pengaturan ulang soal kepemilikan tanah yang lebih adil dan menghapus sisa-sisa hukum kolonial. Ide reformasi agraria ini adalah ius constituendum pada masanya yang akhirnya terwujud menjadi UUPA 1960 sebagai ius constitutum.
  • Hak Asasi Manusia: Setelah era Orde Baru, muncul tuntutan dan kesadaran publik yang sangat kuat akan pentingnya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) secara eksplisit dalam konstitusi dan undang-undang. Ide dan tuntutan HAM ini adalah ius constituendum yang mendorong dilakukannya amandemen UUD 1945 dan disahkannya Undang-Undang tentang HAM serta pembentukan Komnas HAM. Ini adalah contoh ius constituendum yang menjadi ius constitutum dalam berbagai bentuk.
  • Pemberantasan Korupsi: Gerakan reformasi juga memunculkan ius constituendum berupa kebutuhan akan lembaga independen yang fokus memberantas korupsi. Dulu, pemberantasan korupsi ditangani oleh lembaga kepolisian dan kejaksaan yang dianggap belum cukup efektif. Ide lembaga antikorupsi independen ini adalah ius constituendum yang kemudian terwujud dalam pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang sebagai ius constitutum.
  • Perlindungan Data Pribadi: Di era digital sekarang, isu perlindungan data pribadi menjadi sangat krusial. Muncul kesadaran dan tuntutan (ius constituendum) untuk memiliki payung hukum yang kuat untuk melindungi data setiap individu dari penyalahgunaan. Gagasan ini kemudian dirumuskan, dibahas, dan akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai ius constitutum yang baru.

Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa ius constituendum bukan sekadar teori di buku, tapi kekuatan nyata yang mendorong perubahan positif dalam sistem hukum kita, menjadikannya lebih responsif terhadap kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat.

Tantangan dalam Mewujudkan Ius Constituendum

Meskipun ius constituendum punya peran penting, mewujudkannya menjadi ius constitutum itu bukan perkara mudah. Ada banyak tantangan di jalan:

  • Kepentingan Politik: Proses legislasi sangat kental dengan nuansa politik. Ide ius constituendum bisa terhambat atau bahkan dibelokkan karena adanya kepentingan politik dari kelompok tertentu, baik di legislatif maupun eksekutif.
  • Penolakan Publik: Tidak semua ide ius constituendum disambut baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Adanya penolakan atau perdebatan publik yang sengit bisa menunda atau menggagalkan proses pembentukannya menjadi hukum.
  • Keterbatasan Sumber Daya: Merumuskan undang-undang yang baik butuh penelitian mendalam, keahlian, dan sumber daya (waktu, tenaga, biaya) yang tidak sedikit. Keterbatasan ini bisa menjadi hambatan.
  • Kompleksitas Isu: Isu-isu sosial dan teknologi modern semakin kompleks. Merumuskan aturan hukum yang bisa mencakup semua aspek dan memprediksi dampaknya di masa depan adalah tantangan tersendiri.
  • Kurangnya Data dan Penelitian: Untuk merumuskan ius constituendum yang kuat, dibutuhkan data dan penelitian yang memadai. Ketersediaan data yang minim atau kurangnya penelitian yang komprehensif bisa melemahkan argumen di balik suatu gagasan hukum.

Menghadapi tantangan ini, peran serta publik, akademisi, dan media sangat penting untuk terus mengawal dan memperjuangkan ide-ide ius constituendum yang dianggap krusial bagi kemajuan bangsa.

Peran Kita dalam Ius Constituendum

Mungkin kamu berpikir, “Ah, itu kan urusan pemerintah dan DPR, bukan urusanku.” Eits, jangan salah! Sebagai warga negara, kita punya peran lho dalam proses ius constituendum.

  • Memberikan Opini dan Masukan: Saat ada rancangan undang-undang yang sedang dibahas, biasanya ada mekanisme untuk publik memberikan masukan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyuarakan pendapatmu. Ikut serta dalam forum diskusi, seminar, atau sampaikan langsung ke wakil rakyatmu.
  • Berpartisipasi dalam Gerakan Sosial: Jika ada isu hukum yang kamu anggap penting dan perlu diubah, bergabunglah dengan gerakan sosial atau komunitas yang memperjuangkan isu tersebut. Suara kolektif lebih didengar daripada suara individu.
  • Mendukung Penelitian dan Diskusi Akademis: Ikuti perkembangan penelitian atau diskusi yang dilakukan oleh para akademisi terkait isu-isu hukum. Pengetahuan adalah kekuatan untuk membentuk ius constituendum yang lebih baik.
  • Menyebarkan Informasi: Bantu menyebarkan informasi yang akurat dan bermanfaat tentang isu-isu hukum yang sedang berkembang atau rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Meningkatkan kesadaran publik itu penting banget.

Memahami ius constituendum bukan cuma soal tahu definisinya, tapi juga soal menyadari bahwa kita punya andil dalam membentuk hukum masa depan negara ini. Kita bisa menjadi bagian dari proses perubahan, bukan hanya penonton.

discussion meeting
Image just for illustration

Fakta Menarik Seputar Ius Constituendum

  • Konsep ius constituendum sudah dikenal sejak lama dalam studi hukum, terutama di Eropa Kontinental. Dia menekankan aspek progresif dan dinamis dari hukum.
  • Di beberapa negara, ada lembaga khusus atau komisi yang bertugas mempelajari dan merumuskan rekomendasi perubahan hukum di masa depan, yang bisa dianggap sebagai wujud formal dari pekerjaan ius constituendum.
  • Seringkali, ide ius constituendum muncul pertama kali dalam bentuk putusan pengadilan yang berani (yurisprudensi progresif) sebelum akhirnya diadopsi dalam undang-undang.
  • Media massa dan media sosial punya peran yang semakin besar dalam memunculkan dan menyebarluaskan isu-isu yang bisa menjadi ius constituendum baru, dengan membentuk opini publik.

Jadi, lain kali kamu mendengar ada ide atau gagasan tentang hukum yang “seharusnya begini” atau “perlu ada aturan soal itu”, ingatlah bahwa itu adalah benih-benih ius constituendum yang sedang tumbuh.

Memahami ius constituendum membuka wawasan kita bahwa hukum bukanlah sesuatu yang statis dan final, melainkan sebuah perjalanan yang terus berkembang. Ini adalah proses tanpa akhir di mana masyarakat, melalui berbagai cara, terus berusaha menciptakan sistem hukum yang lebih adil, relevan, dan responsif terhadap tantangan zaman.

Nah, sekarang kamu sudah tahu kan apa itu ius constituendum? Konsep ini mengingatkan kita bahwa hukum itu hidup dan kita semua punya peran, sekecil apapun, dalam membentuk wajah hukum di masa depan.

Bagaimana pendapatmu tentang ius constituendum ini? Adakah isu hukum saat ini yang menurutmu perlu diubah atau diatur ulang? Yuk, bagikan pemikiranmu di kolom komentar di bawah!

Posting Komentar