Beranda halal panduan halal sistem jaminan halal sjh

SJH Itu Apa Sih? Panduan Lengkap Memahami Sistem Jaminan Halal!

Diperbarui: • 0 • menit membaca
Daftar Isi

Sering denger istilah SJH tapi masih bingung apa sih sebenarnya SJH itu? Tenang, kamu nggak sendirian! Banyak juga yang bertanya-tanya tentang SJH ini. Nah, artikel ini hadir untuk menjawab rasa penasaranmu. Kita akan bahas tuntas mengenai SJH, mulai dari definisi, pentingnya, hingga cara mendapatkannya. Yuk, simak sampai akhir!

Apa Itu SJH?

SJH adalah singkatan dari Sistem Jaminan Halal. Secara sederhana, SJH merupakan sistem manajemen yang disusun, diterapkan, dan dipelihara oleh perusahaan untuk mengatur, mengelola, dan memastikan kehalalan suatu produk atau jasa. Sistem ini bukan hanya sekadar label halal di kemasan, tapi lebih dalam dari itu. SJH adalah sebuah proses komprehensif yang mencakup seluruh aspek produksi, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, hingga produk jadi dan distribusinya.

Logo Halal Indonesia
Image just for illustration

SJH bertujuan untuk memberikan jaminan kepada konsumen Muslim bahwa produk atau jasa yang mereka konsumsi benar-benar halal sesuai dengan syariat Islam. Jaminan ini penting karena kehalalan bukan hanya sekadar label, tapi merupakan bagian dari keyakinan dan ibadah bagi umat Muslim. Dengan adanya SJH, perusahaan menunjukkan komitmennya untuk memenuhi kebutuhan konsumen Muslim akan produk halal yang terpercaya. SJH ini juga menjadi salah satu syarat wajib bagi perusahaan yang ingin mendapatkan Sertifikat Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Indonesia.

Mengapa SJH Itu Penting?

Pentingnya SJH tidak bisa dianggap remeh. Bagi perusahaan, menerapkan SJH memiliki banyak manfaat, baik secara internal maupun eksternal.

Manfaat SJH bagi Perusahaan

  • Meningkatkan Kepercayaan Konsumen: Konsumen Muslim semakin cerdas dan peduli terhadap kehalalan produk. Dengan adanya SJH dan sertifikasi halal, perusahaan dapat membangun kepercayaan konsumen dan meningkatkan loyalitas mereka. Konsumen akan merasa lebih aman dan nyaman dalam mengkonsumsi produk atau jasa dari perusahaan yang memiliki SJH.
  • Memperluas Pangsa Pasar: Pasar produk halal terus berkembang pesat, baik di Indonesia maupun di dunia. Dengan memiliki SJH, perusahaan dapat memperluas pangsa pasar mereka, tidak hanya di kalangan konsumen Muslim, tetapi juga konsumen non-Muslim yang semakin peduli dengan kualitas dan keamanan produk. Sertifikasi halal menjadi nilai tambah yang menarik bagi pasar global.
  • Meningkatkan Daya Saing: Di era persaingan bisnis yang semakin ketat, SJH dapat menjadi nilai diferensiasi yang kuat bagi perusahaan. Perusahaan yang memiliki SJH akan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki SJH, terutama dalam pasar yang sensitif terhadap isu kehalalan.
  • Memenuhi Persyaratan Regulasi: Pemerintah Indonesia semakin memperketat regulasi terkait jaminan produk halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan semua produk yang beredar di Indonesia untuk bersertifikat halal. SJH menjadi dasar untuk memenuhi persyaratan regulasi ini dan menghindari sanksi hukum.
  • Meningkatkan Efisiensi dan Kualitas Produksi: Implementasi SJH mengharuskan perusahaan untuk menata dan mendokumentasikan seluruh proses produksi secara sistematis. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah dalam proses produksi, sehingga meningkatkan efisiensi dan kualitas produk secara keseluruhan.

Manfaat SJH bagi Konsumen

  • Jaminan Kehalalan Produk: Manfaat utama SJH bagi konsumen adalah memberikan jaminan bahwa produk atau jasa yang mereka konsumsi benar-benar halal sesuai dengan syariat Islam. Konsumen dapat merasa tenang dan yakin dalam memilih produk yang bersertifikat halal karena telah melalui proses pemeriksaan dan pengawasan yang ketat.
  • Perlindungan Konsumen Muslim: SJH melindungi hak-hak konsumen Muslim untuk mendapatkan produk halal. Dengan adanya SJH, konsumen Muslim tidak perlu lagi khawatir atau ragu dalam memilih produk, karena kehalalannya sudah terjamin oleh sistem yang kredibel.
  • Informasi yang Jelas dan Transparan: SJH mendorong perusahaan untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kehalalan produk. Konsumen dapat dengan mudah mengetahui status kehalalan suatu produk melalui label halal dan informasi lain yang terkait dengan SJH perusahaan.
  • Mendukung Industri Halal: Dengan memilih produk yang bersertifikat halal, konsumen secara tidak langsung turut mendukung perkembangan industri halal. Industri halal yang kuat akan memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan umat Muslim secara keseluruhan.

Siapa Saja yang Perlu Menerapkan SJH?

Pada dasarnya, semua perusahaan yang memproduksi, menjual, atau mendistribusikan produk atau jasa yang berpotensi dikonsumsi oleh umat Muslim perlu menerapkan SJH. Namun, secara khusus, kewajiban sertifikasi halal dan penerapan SJH ini lebih ditekankan pada beberapa sektor industri, antara lain:

  • Industri Makanan dan Minuman: Sektor ini merupakan sektor yang paling utama dan paling banyak terkait dengan isu kehalalan. Semua produk makanan dan minuman, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor, wajib bersertifikat halal.
  • Industri Farmasi dan Kosmetik: Produk farmasi dan kosmetik juga bersentuhan langsung dengan tubuh manusia, baik melalui konsumsi maupun penggunaan luar. Oleh karena itu, kehalalan produk farmasi dan kosmetik juga menjadi perhatian penting bagi konsumen Muslim.
  • Industri Rumah Potong Hewan (RPH): RPH yang menyediakan daging halal wajib memiliki SJH untuk memastikan proses penyembelihan hewan sesuai dengan syariat Islam dan daging yang dihasilkan benar-benar halal.
  • Restoran dan Jasa Boga: Restoran, кафе, jasa katering, dan usaha kuliner lainnya yang menyajikan makanan dan minuman kepada konsumen Muslim juga perlu menerapkan SJH dan mendapatkan sertifikasi halal.
  • Jasa Logistik dan Pergudangan: Bahkan jasa logistik dan pergudangan yang menangani produk halal juga perlu memperhatikan aspek kehalalan dalam proses penyimpanan dan pengiriman produk. Hal ini untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang dengan produk non-halal.

Meskipun tidak semua sektor industri diwajibkan secara langsung untuk bersertifikasi halal saat ini, namun penerapan SJH secara sukarela sangat dianjurkan. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap prinsip-prinsip etika bisnis dan tanggung jawab sosial, serta membuka peluang pasar yang lebih luas.

Elemen-Elemen Kunci dalam SJH

SJH bukanlah sekadar dokumen atau prosedur tertulis, melainkan sebuah sistem yang hidup dan dinamis. Ada beberapa elemen kunci yang harus diperhatikan dalam implementasi SJH agar berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Elemen-elemen kunci SJH ini biasanya dikenal dengan istilah “Sebelas Kriteria SJH” yang ditetapkan oleh BPJPH. Berikut adalah penjelasannya:

  1. Kebijakan Halal: Perusahaan harus memiliki kebijakan halal yang terdokumentasi dan dikomunikasikan kepada seluruh karyawan. Kebijakan ini harus mencerminkan komitmen manajemen puncak terhadap jaminan kehalalan produk. Kebijakan halal ini menjadi landasan utama dalam implementasi SJH.
  2. Tim Manajemen Halal: Perusahaan harus membentuk tim manajemen halal yang bertanggung jawab atas perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan SJH. Tim ini harus terdiri dari personil yang kompeten dan memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip halal.
  3. Pelatihan dan Edukasi: Perusahaan harus menyelenggarakan pelatihan dan edukasi halal secara berkala bagi seluruh karyawan yang terlibat dalam proses produksi dan penanganan produk halal. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman karyawan tentang pentingnya kehalalan dan prosedur SJH.
  4. Bahan Baku: Perusahaan harus memastikan bahwa semua bahan baku yang digunakan dalam produksi produk halal adalah halal dan bersertifikat halal jika memungkinkan. Perusahaan harus memiliki prosedur untuk menyeleksi dan memverifikasi kehalalan bahan baku.
  5. Fasilitas Produksi: Fasilitas produksi yang digunakan untuk memproduksi produk halal harus terbebas dari kontaminasi bahan non-halal. Perusahaan harus memiliki prosedur untuk membersihkan dan memelihara fasilitas produksi agar tetap terjaga kehalalannya.
  6. Prosedur Produksi: Proses produksi produk halal harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan terdokumentasi. Prosedur ini harus memastikan bahwa tidak terjadi kontaminasi silang dengan bahan non-halal selama proses produksi.
  7. Produk Akhir: Produk akhir yang dihasilkan harus memenuhi standar halal yang ditetapkan dan sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal. Perusahaan harus melakukan pengujian dan analisis produk akhir untuk memastikan kehalalannya.
  8. Penyimpanan dan Distribusi: Proses penyimpanan dan distribusi produk halal harus dilakukan secara terpisah dari produk non-halal untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang. Perusahaan harus memiliki sistem penyimpanan dan distribusi yang menjamin kehalalan produk sampai ke tangan konsumen.
  9. Audit Internal: Perusahaan harus melakukan audit internal SJH secara berkala untuk memastikan bahwa sistem berjalan efektif dan sesuai dengan persyaratan. Audit internal ini menjadi alat kontrol dan evaluasi terhadap implementasi SJH.
  10. Kaji Ulang Manajemen: Manajemen puncak perusahaan harus melakukan kaji ulang manajemen SJH secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas sistem dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Kaji ulang manajemen ini menunjukkan komitmen berkelanjutan dari manajemen terhadap SJH.
  11. Penanganan Produk Tidak Sesuai Kriteria: Perusahaan harus memiliki prosedur untuk menangani produk yang tidak sesuai dengan kriteria halal. Prosedur ini harus mencakup identifikasi, isolasi, dan tindakan korektif terhadap produk yang tidak sesuai.

Diagram Alur Proses SJH
Image just for illustration

Bagaimana Cara Mendapatkan Sertifikasi Halal dengan SJH?

Proses mendapatkan sertifikasi halal di Indonesia melibatkan beberapa tahapan yang harus dilalui perusahaan. Berikut adalah gambaran umum langkah-langkahnya:

  1. Memahami Persyaratan SJH: Langkah pertama adalah memahami persyaratan SJH yang ditetapkan oleh BPJPH. Perusahaan perlu mempelajari dokumen-dokumen terkait SJH, seperti Pedoman SJH dan Standar Halal Indonesia. Pemahaman yang baik tentang persyaratan SJH menjadi dasar untuk implementasi sistem yang efektif.
  2. Membentuk Tim Manajemen Halal: Bentuk tim manajemen halal yang terdiri dari personil yang kompeten dan bertanggung jawab atas implementasi SJH. Tim ini akan menjadi motor penggerak dalam proses sertifikasi halal.
  3. Menyusun Dokumen SJH: Susun dokumen SJH yang meliputi kebijakan halal, prosedur operasional standar (POS) terkait halal, dan dokumen pendukung lainnya. Dokumen SJH ini harus mencakup semua elemen kunci SJH dan disesuaikan dengan karakteristik perusahaan.
  4. Implementasi SJH: Implementasikan SJH di seluruh lini operasional perusahaan. Pastikan semua prosedur SJH dijalankan dengan konsisten dan efektif. Implementasi SJH membutuhkan komitmen dan kerjasama dari seluruh karyawan perusahaan.
  5. Audit Pra-Sertifikasi (Internal Audit): Lakukan audit pra-sertifikasi atau audit internal SJH untuk memastikan bahwa sistem telah berjalan dengan baik dan siap untuk diaudit oleh lembaga sertifikasi halal (LPH). Audit internal ini membantu perusahaan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki potensi kekurangan dalam SJH.
  6. Pendaftaran Sertifikasi Halal: Daftarkan perusahaan untuk proses sertifikasi halal melalui portal BPJPH. Siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti dokumen SJH, data perusahaan, dan dokumen pendukung lainnya.
  7. Audit Sertifikasi oleh LPH: BPJPH akan menunjuk LPH untuk melakukan audit sertifikasi terhadap SJH perusahaan. Auditor LPH akan melakukan verifikasi dokumen dan inspeksi lapangan untuk memastikan kesesuaian SJH dengan persyaratan.
  8. Sidang Fatwa Halal oleh MUI: Hasil audit LPH akan disampaikan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk dilakukan sidang fatwa halal. MUI akan mengeluarkan fatwa halal berdasarkan hasil audit LPH.
  9. Penerbitan Sertifikat Halal oleh BPJPH: Jika fatwa halal dinyatakan lulus, BPJPH akan menerbitkan Sertifikat Halal untuk perusahaan. Sertifikat Halal ini berlaku selama 4 tahun dan dapat diperpanjang.
  10. Surveilans dan Pemeliharaan SJH: Setelah mendapatkan sertifikat halal, perusahaan wajib menjaga dan memelihara SJH secara berkelanjutan. BPJPH akan melakukan surveilans secara berkala untuk memastikan perusahaan tetap konsisten dalam menerapkan SJH.

Proses sertifikasi halal mungkin terlihat panjang dan kompleks, namun dengan persiapan yang matang dan komitmen yang kuat, perusahaan dapat berhasil meraih sertifikasi halal dan mendapatkan manfaatnya.

Tips Sukses Implementasi SJH

Implementasi SJH yang efektif membutuhkan perencanaan yang matang, komitmen dari manajemen, dan partisipasi aktif dari seluruh karyawan. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu perusahaan dalam implementasi SJH:

  • Komitmen Manajemen Puncak: Dukungan dan komitmen penuh dari manajemen puncak adalah kunci keberhasilan implementasi SJH. Manajemen harus memberikan sumber daya yang cukup dan mendorong seluruh karyawan untuk terlibat aktif dalam SJH.
  • Pembentukan Tim SJH yang Solid: Tim manajemen halal harus terdiri dari personil yang kompeten, memiliki pemahaman yang baik tentang halal, dan memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi yang baik. Tim yang solid akan menjadi motor penggerak implementasi SJH.
  • Pelatihan Halal yang Komprehensif: Berikan pelatihan halal yang komprehensif dan berkelanjutan kepada seluruh karyawan yang terlibat dalam proses produksi dan penanganan produk halal. Pelatihan harus mencakup prinsip-prinsip halal, persyaratan SJH, dan prosedur operasional terkait halal.
  • Dokumentasi SJH yang Lengkap dan Jelas: Susun dokumen SJH yang lengkap, jelas, dan mudah dipahami. Dokumen SJH harus mencakup semua elemen kunci SJH dan disesuaikan dengan karakteristik perusahaan.
  • Komunikasi yang Efektif: Komunikasikan kebijakan halal, prosedur SJH, dan informasi terkait halal lainnya kepada seluruh karyawan secara efektif. Pastikan semua karyawan memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam SJH.
  • Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan: Lakukan evaluasi dan audit internal SJH secara berkala untuk mengidentifikasi potensi kekurangan dan melakukan perbaikan berkelanjutan. SJH harus menjadi sistem yang dinamis dan terus berkembang seiring dengan perubahan dan perkembangan perusahaan.
  • Konsultasi dengan Ahli Halal: Jika diperlukan, perusahaan dapat berkonsultasi dengan ahli halal atau lembaga konsultan SJH untuk mendapatkan panduan dan bantuan dalam implementasi SJH. Konsultasi dengan ahli dapat membantu perusahaan untuk memastikan implementasi SJH yang efektif dan efisien.

Dengan mengikuti tips-tips ini, perusahaan dapat meningkatkan peluang keberhasilan implementasi SJH dan meraih sertifikasi halal.

Kesimpulan

SJH atau Sistem Jaminan Halal adalah sistem manajemen yang sangat penting bagi perusahaan yang ingin menjamin kehalalan produk atau jasanya. SJH bukan hanya sekadar formalitas, tapi merupakan komitmen perusahaan terhadap prinsip-prinsip halal dan kebutuhan konsumen Muslim. Dengan implementasi SJH yang baik, perusahaan tidak hanya mendapatkan sertifikasi halal, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan daya saing. Memahami SJH adalah langkah awal untuk membangun bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Bagaimana pendapatmu tentang SJH? Apakah perusahaanmu sudah menerapkan SJH? Yuk, berbagi pengalaman dan pertanyaan di kolom komentar!

Posting Komentar